Prosedur Pendirian Badan sertifikat

Persyaratan :

1. Lembaga Sertifikasi

2. Struktur Organisasi

3. Peengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi

4. Sistem Management

5. Mengatur Subkontrak

6. Mengatur Skema rekaman

7. Menjaga Kerahasian

8. Menjaga Keamanan

Prosedur :

kursus/pelatihan merupakan salah satu bentuk satuan Pendidikan Non Formal. Hal ini didasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (“UU No. 20/2003”) juncto Pasal 100 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (“PP No. 17/2010”). Sebagai satuan Pendidikan Non Formal, kursus/pelatihan memiliki fungsi untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 26 ayat (2) UU No. 20/2003 juncto Pasal 102 ayat (1) PP No. 17/2010.

Satuan Pendidikan Non Formal wajib memiliki izin dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah (Pasal 62 ayat (1) UU No. 20/2003). Sebagai tambahan, satuan Pendidikan Non Formal juga memerlukan akreditasi sebagaimana diatur dalam Pasal 86 juncto Pasal 87 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (“PP No. 19/2005”).

Sebagai contoh, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan, dan Penutupan Lembaga Pendidikan (“Pergub DKI No. 105/2012”) dalam Pasal 3 menyatakan bahwa pendirian lembaga Pendidikan Non Formal, informal, Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang diselenggarakan masyarakat wajib memiliki izin operasional dari Kepala Suku Dinas.

Disamping itu, selain wadah/tempat pendidikan yang wajib memiliki izin operasional, para pembimbing dan pengelola kursus/pelatihan juga wajib memenuhi standar pembimbing dan pengelola yang berlaku secara nasional. Detail standar kualifikasi dimaksud dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar Pembimbing Pada Kursus dan Pelatihan (“Permendiknas No. 41/2009”) dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun A2009 tentang Standar Pengelola Kursus (“Permendiknas No. 42/2009”).

Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat 1 (a) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan yang mewajibkan suatu usaha wajib disesuaikan atau sama dengan kegiatan usahanya:

“SIUP dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP.”

Prosedur Pembentukan

1. Pastikan ada Dukungan Kuat dari Stakeholder

2.Pastikan ada Komitmen dari Stakeholder

3.Bentuk dan Tetapkan Panitia Kerja

4.Pastikan Legalitas Hukum & siapkan SDM

5.Siapkan Sarana & Perangkat Kerja

6.Susun dokumen SMM-LSP

7.Kerangka Program Menyiapkan LSP Menuju Lisensi

Materi Selanjutnya adalah :

Model dan Standart Profesi

Daftar Pustaka

• http://bksp-jateng.org/wp-content/uploads/2014/10/Prosedur-Pembentukan-LSP-Bp-Sanromo.pdf
• http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt527f322005c36/syarat-membuat-kursus-pelatihan